Simeulue,-Tepat satu tahun sejak dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 8 Maret 2025, kepemimpinan Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris bersama Wakil Bupati Nusar Amin atau yang dikenal dengan pasangan Monas–Nusar kini mulai memasuki fase evaluasi publik.
Dalam dinamika pemerintahan daerah, satu tahun pertama sering menjadi momentum penting untuk menilai arah kebijakan, efektivitas program, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, berbagai persoalan mulai mencuat dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari warung kopi hingga forum diskusi warga, pertanyaan yang sama mulai mengemuka: sejauh mana janji pembangunan yang disampaikan saat kampanye telah direalisasikan.
Meski satu tahun dinilai belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan daerah, banyak pihak menilai periode tersebut sudah cukup untuk melihat arah dan prioritas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Simeulue, Marwan, S.Sos, menilai momen satu tahun kepemimpinan ini penting dijadikan bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah berjalan.
Menurut Marwan, sepanjang tahun pertama pemerintahan Monas–Nusar, sejumlah persoalan justru mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Salah satu yang paling sering disorot adalah kondisi keuangan daerah yang disebut mengalami defisit.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada angka dalam laporan anggaran, tetapi juga mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di tingkat bawah.
Beberapa kewajiban pemerintah daerah disebut mengalami keterlambatan pembayaran, mulai dari penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa yang tertunda sejak 2025, gaji PPPK paruh waktu yang belum dibayarkan, hingga honor petugas kebersihan yang dilaporkan belum diterima selama beberapa bulan terakhir.
“Jika alasan defisit dijadikan dasar berbagai keterlambatan tersebut, maka pemerintah daerah harus transparan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi dengan keuangan daerah,” ujar Marwan.
Di tengah alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah, muncul pula polemik lain di tengah masyarakat. Ketika berbagai program disebut harus ditekan akibat keterbatasan fiskal, beredar informasi bahwa pokok pikiran (pokir) anggota dewan bernilai miliaran rupiah tetap berjalan.
Bagi sebagian kalangan, kondisi ini menimbulkan kesan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan penghematan anggaran dengan praktik penggunaan anggaran di lapangan.
Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah upaya untuk menyudutkan pemerintah daerah, melainkan bagian dari kontrol politik yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Satu tahun pertama merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Harapannya, pemerintah daerah dapat memperbaiki berbagai persoalan yang ada dan lebih fokus pada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan penting bagi wilayah kepulauan seperti Simeulue.
Selain persoalan keuangan daerah, Marwan juga menyoroti belum terlihatnya arah kebijakan yang jelas dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.
Padahal, dalam dokumen visi misi tersebut terdapat sembilan agenda besar pembangunan daerah, mulai dari penguatan syariat Islam, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berkelanjutan, hingga mitigasi risiko bencana yang relevan dengan kondisi geografis Simeulue.
Agenda lainnya mencakup pengembangan ekonomi berbasis pariwisata bahari dan ekonomi biru, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah tertinggal, peningkatan iklim investasi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta penguatan reformasi birokrasi.
Namun hingga memasuki tahun kedua pemerintahan, Marwan menilai belum terlihat langkah konkret yang menunjukkan implementasi dari misi-misi tersebut secara terarah.
“Dari sembilan misi yang disampaikan, sejauh ini belum ada yang terlihat berjalan secara nyata dan terarah. Yang tampak bukan akselerasi pembangunan, tetapi justru semacam degradasi,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang turut disoroti adalah penghapusan program beasiswa daerah pada tahun anggaran 2026. Selama ini, program tersebut menjadi harapan bagi banyak pelajar dan mahasiswa Simeulue untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kebijakan penghapusan beasiswa tentu menjadi pukulan bagi generasi muda Simeulue. Di saat kualitas pendidikan harus diperkuat, justru dukungan terhadap pelajar dikurangi,” kata Marwan.
Ia juga menilai aktivitas pemerintah daerah selama setahun terakhir lebih banyak terlihat dalam bentuk kegiatan seremonial dibandingkan program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Yang terlihat selama ini lebih banyak kegiatan seremonial. Belum ada langkah nyata yang benar-benar menunjukkan upaya membangun Simeulue secara substansial,” ujarnya.
Marwan berharap refleksi satu tahun kepemimpinan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, arah pembangunan Simeulue ke depan harus lebih jelas, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harus ada perubahan arah. Pemerintah perlu kembali fokus pada kepentingan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta menepati janji pembangunan yang telah disampaikan kepada rakyat,” tutupnya.(Eko)
