EMPAT LAWANG — Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 di kawasan perbukitan Puncak Are, Jalan Poros Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang dijadwalkan Senin (7/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Joncik Muhammad mengecek langsung kondisi fisik dan kesiapan sejumlah fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan berbasis boarding school tersebut.
Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi gedung sekolah, yang terdiri dari delapan unit untuk jenjang SD serta fasilitas SMP dan SMA. Selain itu, turut diperiksa gedung serbaguna, masjid, dapur, fasilitas sosial, pos jaga, fasilitas olahraga, hingga sarana hunian berupa gedung asrama, rusunawa dan rusun khusus guru.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat dengan nilai pembangunan sekitar Rp240 miliar. Pada tahap kedua, program tersebut direalisasikan di tiga kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Empat Lawang, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Ogan Ilir (OI).
Pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya pada September 2026. Karena itu, kesiapan fasilitas menjadi salah satu aspek penting sebelum kegiatan pembelajaran dan MPLS dimulai.
Koordinator manajemen kontraktor dan penyedia jasa konstruksi, Ciput Mardianto dan Pangeran Sitompul, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti sejumlah catatan perbaikan yang disampaikan Bupati maupun pihak sekolah.
Perbaikan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan MPLS sehingga seluruh fasilitas yang digunakan siswa dan tenaga pendidik berada dalam kondisi siap dan layak.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 dirancang untuk menampung 352 siswa, terdiri atas 270 siswa baru dan 82 siswa lama. Para peserta didik tersebut berasal dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang.
(Yan-Cs)
