Lampung Utara – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), melakukan kunjungan untuk melakukan verifikasi atau pengecekan kantor ke sekretariat Organisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Kabupaten Lampung Utara.
Verifikasi dilakukan dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Evril Irawan, AP, M.Si, Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Ormas Sunandar SE, dan staf Kesbangpol, Rabu (17/7/2024), pukul 10.00 di sekretariat DPC SPRI Jl. Jimat Ratu No. 133 Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Kotabumi Kota, Setiba di sekretariat disambut oleh Ketua dan para pengurus DPC SPRI Kabupaten Lampung Utara.
Kepala Badan Kesbangpol melalui Sekretaris Evril Irawan AP, M.Si, menyampaikan, turun mengecek langsung keberadaan DPC SPRI, sekaligus koordinasi dan silaturahmi untuk bersinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Ormas, LSM, organisasi Profesi Kewartawanan, yang ada di Lampung Utara. Dengan harapan bisa terjalin suatu kerjasama yang baik.
“Dengan terjalin kerjasama yang baik kedepannya tentunya akan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten lampung utara dan masyarakat,” tutur Evril.
Pada kesempatan tersebut Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Ormas Sunandar SE, menambahkan, organisasi kemasyarakatan wajib mengurus kembali persyaratan organisasi bila masa periode nya telah berakhir. Seperti penerbitan SKK baru, perpanjangan SKK, pergantian pengurus Kesbangpol akan turun mengecek keberadaan pengurus dan pengecekan sekretariat fasilitas kantor.
“Sehingga bisa kembali didaftarkan sebagai organisasi resmi yang terdaftar di Badan Kesbangpol,” jelas Sunandar.
Ditempat yang sama Ketua DPC SPRI Lampung Utara Jauhari Saleh SE, menyampaikan sangat berterima kasih atas kunjungan tersebut dari Kesbangpol
Jauhari Saleh SE, juga menyatakan bahwa siap untuk membantu dan bersinergi pada pemerintah kabupaten Lampung Utara.
“DPC SPRI siap bersinergi membantu kinerja pemerintah daerah kabupaten lampung utara, tak terlepas dari itu kami selaku kontrol sosial siap memberikan sumbang saran bila ada kebijakan pemerintah yang kurang berkenan untuk masyarakat,” tutup Jauhari. (TIM SPRI)
