ACEH SINGKIL,-Dugaan persoalan tata kelola birokrasi di lingkungan Majelis Pendidikan Kabupaten (MPK) Aceh Singkil kini menjadi perhatian publik. Sorotan mengarah pada dua figur, yakni RS yang diketahui merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) aktif di Kecamatan Singkil Utara sekaligus beraktivitas sebagai jurnalis, serta RM yang berstatus sebagai pegawai kontrak di MPK.
Sejumlah kalangan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai prinsip netralitas aparatur pemerintahan.
Wakil Ketua Umum IWO, Ali Sofyan, mempertanyakan sikap Dinas Pendidikan Aceh Singkil yang dinilai belum memberikan klarifikasi terbuka terkait polemik tersebut.
“Kita berbicara soal etika publik dan tata kelola pemerintahan. Jika seorang perangkat desa aktif juga menjalankan fungsi jurnalistik yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah, tentu ini perlu dikaji secara serius dari sisi regulasi dan etika,” ujar Ali Sofyan, Kamis (12/2/2026).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu personal, melainkan menyangkut kredibilitas institusi.
Sementara itu, Ketua Umum PRIMA, Hermanius Burunaung, turut menyoroti proses rekrutmen tenaga kontrak di MPK. Ia meminta agar standar integritas dan rekam jejak menjadi pertimbangan utama dalam penempatan personel di lembaga pendidikan.
“Lembaga pendidikan harus menjadi contoh integritas. Jika ada figur yang pernah terseret persoalan hukum atau polemik publik, maka perlu ada penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” katanya.
Tiga Poin yang Jadi Sorotan
Redaksi mencatat beberapa hal yang perlu mendapatkan klarifikasi resmi:
Rangkap Jabatan dan Disiplin ASN/Perangkat Desa
Publik mempertanyakan apakah aktivitas jurnalistik yang dijalankan oleh perangkat desa aktif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi disiplin aparatur.
Proses Rekrutmen Tenaga Kontrak di MPK
Transparansi dan standar seleksi dinilai penting agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik yang tidak profesional.
Sikap Resmi Dinas Terkait Polemik
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan maupun pihak MPK terkait isu yang berkembang.
Desakan Transparansi Sejumlah elemen masyarakat mendesak Bupati Aceh Singkil dan instansi terkait untuk:
Melakukan evaluasi terhadap dugaan rangkap jabatan yang berpotensi melanggar regulasi.
Meninjau kembali proses dan dasar hukum pengangkatan tenaga kontrak di MPK.
Memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga marwah birokrasi serta memastikan lembaga pendidikan terbebas dari polemik yang dapat merusak kepercayaan publik. (BS*).
