SIMEULUE,-Penanganan kasus dugaan keterlibatan anggota DPRK Simeulue, Andry Setiawan alias Andi Zippo, dalam skandal narkoba kini tampak mengambang dan berlarut-larut. Hingga saat ini, Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Simeulue belum memastikan kapan pemanggilan terhadap Andi Zippo akan dilakukan.
Hal tersebut terungkap setelah wartawan berhasil menghubungi Wakil Ketua BKD DPRK Simeulue, Alfin (11/11) yang menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan internal dan belum ada instruksi resmi dari Ketua BKD, Mardilah, untuk memanggil Andi Zippo guna dimintai keterangan. Sebelumnya sudah beberapa kali wartawan menghubungi ketua BKD tapi tidak menanggapi dan memilih bungkam.
“Kami belum bisa memastikan kapan saudara Andry Setiawan (Andi Zippo) akan dipanggil. Saat ini belum ada kesepakatan dan belum ada perintah langsung dari Ketua BKD,” ungkap Wakil Ketua BKD kepada wartawan, Selasa (11/11).
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan publik bahwa proses etik terhadap Andi Zippo berjalan di tempat. Padahal, sebelumnya BKD sempat menyampaikan kepada publik bahwa mereka akan segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi dalam waktu dekat. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.
Situasi ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai BKD bersikap pasif dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kasus yang telah mencoreng nama baik lembaga DPRK Simeulue.
“Kalau sudah sepekan lebih tidak ada perkembangan, apa artinya lembaga kehormatan itu? Ini lembaga pengawas etik, bukan tempat berlindung bagi pelanggar etika,” ujar salah satu tokoh masyarakat Simeulue.
“Kalau terus dibiarkan tanpa keputusan, publik bisa menilai BKD tidak berfungsi dan mungkin ada kepentingan yang membatasi mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Simeulue juga menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak BKD agar segera bertindak, bukan sekadar memberi janji tanpa tindakan nyata.
Ketua IWOI Simeulue, Eko Susanto atau akrab disapa Bintang Selatan, menilai bahwa BKD seharusnya bergerak cepat untuk menegakkan marwah dewan, bukan terkesan menunggu perintah dan membiarkan kasus ini menggantung.
“Keterangan dari Wakil Ketua BKD itu justru memperjelas bahwa kasus ini benar-benar mengambang. Kalau semua menunggu perintah dan tidak ada keberanian moral, lalu siapa yang mau menegakkan etika lembaga?” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini semakin geram karena Andi Zippo masih terlihat bebas beraktivitas di luar, bahkan mengikuti kegiatan publik, seolah tidak pernah terlibat kasus apapun.
“Ini sangat melukai akal sehat publik. Yang bersangkutan tampak melenggang tanpa rasa tanggung jawab moral, sementara lembaga etiknya justru diam dan bingung mengambil sikap. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi soal kehormatan DPRK Simeulue,” ujar Bintang Selatan.
IWOI Simeulue juga menduga, ada tekanan atau pengaruh tertentu yang membuat BKD enggan bersikap tegas, meski sorotan publik terhadap lembaga itu semakin tajam.
“Kami akan terus mengawal dan mendesak agar BKD tidak bermain aman. Jangan sampai publik menilai lembaga ini hanya sekadar formalitas tanpa nyali,” tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Andi Zippo disebut-sebut terjaring razia narkoba di Medan beberapa waktu lalu. Namun, tak lama setelah itu ia kembali ke Simeulue dan tampil di acara resmi penutupan TMMD di Teupah Selatan, seakan tidak terjadi persoalan hukum apapun.
Kini, publik menunggu apakah BKD Simeulue akan berani menegakkan kehormatan lembaga dengan langkah tegas dan transparan, atau justru terus membiarkan kasus ini mengambang tanpa arah.(BS).
