Lampung Utara—Adanya dugaan memanipulasi data perangkat desa dan tidak merealisasikan anggaran siltaf dan Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2023, Agus Saripudin kunjungi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Indonesia Perjuangan untuk memberikan klarifikasi, Senin 01 April 2024.
Kepada Ketua DPP-KWIP Deferi Zan, Agus Saripudin menjelaskan bahwa terkait anggaran tersebut tidaklah sama sekali dipergunakannya secara pribadi. Dikarenakan anggaran siltaf yang termasuk honor Kadus dan RT memang masih terhambat dari pusat bukan dihambat dari pihak Desa. “Kalau masalah terhambat kita memang terhambat dari sananya, bukan dari kita yang menahan, kalau memang sudah keluar pasti langsung kita salurkan,” jelasnya.
Kemudian adanya dugaan pemotongan honor Kadus dan biaya operasional linmas/hansip, Agus Saripudin juga menjelasskan bahwa hal tersebut adanya kesalahpahaman. Dimana gaji/honor Kadus tersebut memiliki rincian gaji pokok sebesar RP.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambahkan tunjangan sebesar RP.100.000 (serratus ribu rupiah).
“Jadi jumlahnya memang benar delapan ratus ribu rupiah, tapi dengan rincian gaji pokok tujuh ratus dan tunjangan serratus ribu, jadi mungkin karena kesalahpahaman mungkin mereka menganggap dipotong, tapi dari kita real tidak ada pemotongan sama sekali,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Agus, untuk biaya operasional linmas/hansip dikelaurakan sesuai dengan biaya kebutuhan dan kegiatan. “Kalau untuk biaya operasional hansip itu kita sesuaikan dengan kegiatan dan besarnya kebutuhan, bisa kita kasih lima puluh ribu, seratus ribu bahkan lebih sesuai kebutuhan dan besarnya kegiatan. Seperti waktu itu memang benar saya kasih serratus lima puluh ribu itu sesuai dengan kebutuhan kegiatan kemarin, tidak ada patokan harus sekian,” tambahnya.
Selain itu, untuk BLT-DD (ekstrim) Desa Sidokayo mengeluarkan sebanyak 35 KPM. Dimana KPM tersebut didata sesuai dengan kriteria yang ada, antara lain warga yang memiliki ekonomi esktrim, keluarga tunggal seperti janda/duda yang juga membutuhkan, lansia yang membutuhkan, dan warga yang memiliki riwayat penyakit tertentu yang juga membutuhkan.
Terkait dugaan tidak disalurkan BLT-DD tahun anggaran 2023 termin terkahir pada bulan Oktober, November, dan Desember, disebutkan juga oleh Agus bahwa itu tidak benar karena BLT tersebut telah disalurkan melalui rekening KPM masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023.
“Kalau BLT itu sudah kita bagikan 35 KPM ke rekening masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 ini kita ada bukti transfernya. Dan yang akan disalurkan Kembali ini tahun anggaran 2024, untuk bulan Januari, Februari, Maret 2024, dan itupun tiap tahun kita lakukan pendataan karena yang menerima BLT tersebut harus sesuai dengan kriteria yang diterapkan,” tutupnya.
Agus Sarpudin selaku Kades Sidokayo juga menghimbau kepada masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut agar dapat memanfaatkannya dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing. (shanti)
