PRINGSEWU,– Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan kepada sejumlah satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Pringsewu selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan penggeledahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Tim penyidik berjumlah sekitar 25 orang, dipimpin Kasi Intel Kejari Pringsewu bersama Kasi Pidsus.
Kasi Intel Kejari Pringsewu, Annas Huda, SH, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyampaikan keterangan mewakili Kasi Pidsus Muhammad Fadhil Paramajeng, SH.
Menurut Annas, terdapat tiga ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni ruang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Madrasah (Pendis), ruang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), serta ruang Keuangan.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penelusuran dugaan pemotongan dana BOS di lingkungan Kemenag Pringsewu.
Adapun anggaran yang menjadi objek pendalaman penyidik mencakup Tahun Anggaran 2024, 2025, hingga 2026. Penelusuran meliputi penyaluran dana BOS pada satuan pendidikan tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
Annas juga menyebutkan bahwa selama proses penggeledahan berlangsung, jajaran pejabat Kemenag Pringsewu bersikap kooperatif dan mendampingi tim penyidik.
Terkait perkembangan serta hasil penggeledahan, pihak Kejari Pringsewu menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat dan awak media.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pringsewu, Khuzil, S.H., M.H.I., belum memberikan keterangan resmi terkait penggeledahan tersebut.
Penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana BOS periode 2024–2026.
Perkembangan penanganan perkara ini masih perlu ditunggu, termasuk mengenai pihak-pihak yang akan dimintai keterangan serta ada atau tidaknya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan pemotongan dana BOS tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Semua pihak yang terkait tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.(Darma)
