Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadikan perlindungan anak pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai salah satu program prioritas di desa-desa migran melalui penguatan kolaborasi lintas sektor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan pengawasan implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Program Desa Migran Emas di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Komisioner KPAI Ai Rahmayanti, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Forkopimcam, pemerintah desa, kader perlindungan anak, hingga pelaku UMKM setempat.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap anak-anak PMI tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi mereka.
“Kami berharap program ini bisa ditiru seluruh desa, khususnya desa-desa yang menjadi Desa Migran Emas. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perlindungan anak-anak PMI,” ujar Ela.
Menurut Ela, anak-anak PMI harus mendapatkan rasa aman dan nyaman meski orang tuanya bekerja di luar negeri.
“Mereka harus dipastikan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kenyamanannya. Anak-anak kita harus merasa aman berada di rumahnya sendiri,” tegasnya.
Komisioner KPAI Ai Rahmayanti mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak anak pekerja migran tetap terpenuhi secara optimal, mulai dari pengasuhan, pendidikan hingga perlindungan sosial.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana implementasi perlindungan anak di tingkat desa sekaligus mencari formula terbaik agar perlindungan anak PMI berjalan maksimal,” kata Ai.
Sementara itu, Plt Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Melya Dewi menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam perlindungan anak PMI.
“Jika ekonomi keluarga kuat, maka pengasuhan anak juga akan lebih stabil. Anak-anak bisa tumbuh dengan dukungan pendidikan dan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marsan menambahkan sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak-anak PMI melalui penguatan pendidikan karakter dan sistem pengawasan berbasis sekolah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama KPAI berkomitmen terus melakukan pendampingan dan pengawasan di desa-desa migran agar perlindungan anak PMI berjalan optimal dan berkelanjutan.(Riz)
