Pesibar ,-Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka kegiatan koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta perkawinan anak.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber, Reno Hanafi Arif, S.H., dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas organisasi, forkopimda.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati, Irawan Topani mengungkapkan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wujud tanggungjawab moral, tetapi juga tanggungjawab konstitusional dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak di daerah.
“Pemkab Pesibar terus berkomitmen mendukung visi nasional dibawah kepemimpinan Presiden, Prabowo Subianto, dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ibu arifah choiri fauzi, untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkeadilan dan berkarakter,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani.
Wakil Bupati, Irawan Topani menjelaskan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH, dan perkawinan anak, bukanlah persoalan sektoral semata. Hal tersebut adalah masalah kemanusiaan yang menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH), lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Perlu kita sadari bahwa data nasional menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Dan meskipun Pesibar relatif lebih kecil dibanding kabupaten lain, bukan berarti kita bebas dari ancaman ini,” jelas Wakil Bupati, Irawan Topani.
Lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, ada faktor ekonomi, sosial, budaya, bahkan digital, yang menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi seperti hari ini menjadi sangat penting agar semua berada dalam satu pemahaman, satu langkah, dan satu arah kebijakan dalam mencegah serta menangani kasus-kasus dimaksud secara tuntas.
“Tentu kita sering mendengar bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah cerminan peradaban suatu daerah. Daerah yang mampu melindungi perempuan dan anak adalah daerah yang beradab, daerah yang berkemajuan. Tidak cukup hanya menindak pelaku kekerasan. Lebih dari itu, kita harus membangun sistem pencegahan yang kuat melalui pendidikan keluarga, literasi digital, penguatan nilai-nilai agama dan budaya, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,” tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.
“Saya mengajak seluruh OPD, lembaga vertikal, serta seluruh unsur masyarakat untuk memperkuat sinergi. Mari kita jadikan kegiatan hari ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi langkah nyata dalam meneguhkan komitmen kita bersama,” pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani. (Roni)
