Makassar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung peran aktif penyuluh pertanian dalam program irigasi. Hal ini ditegaskan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2025. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan diikuti kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jumat, 17 Januari 2025 kemarin.
Bima menekankan, keberhasilan program irigasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur yang memadai, tetapi juga peran aktif dan kompetensi penyuluh pertanian di lapangan. Dari kunjungannya di Irigasi Malunda, Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Bima mencatat aspirasi para penyuluh pertanian setempat. Mereka mengharapkan adanya kemudahan dalam proses uji kompetensi, sehingga sertifikasi bisa dipercepat.
“Pak Menko, ini dari jajaran pertanian mohon atensinya, ada curhat juga, Pak (Menko). Di sana agak susah untuk uji kompetensinya. Jangankan ngikut ujian, Pak (Menko). Ada yang ngikut ujian tidak pernah lulus, tapi mau ikut ujian pun berkas-berkasnya tidak pernah lengkap,” katanya di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (17/1/2025).
Kemudian berkaitan dengan tunjangan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan penyuluh pertanian. “Masalah-masalah yang ada terkait dengan tunjangan sudah diselesaikan, nanti akan ada petunjuk teknisnya dan tidak usah khawatir teman-teman penyuluh pertanian tidak akan dipindahkan. Jadi ada jaminan begitu dan masih ada prospek jenjang karier ke depan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menko Pangan telah memberikan pengarahan terkait irigasi kepada kepala daerah. Bima menyebut, kepala daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan program swasembada pangan dari tingkat hulu hingga hilir. Pada tingkat hulu, kepala daerah memastikan produksi pertanian berjalan lancar dan sesuai target. Pada tingkat hilir, kepala daerah memantau distribusi hasil panen.
“Bapak/Ibu kepala daerah, ini Bapak/Ibu semua adalah playmaker, frontliner, dan garda terdepan dari swasembada pangan,” tegas Bima.
Dirinya menambahkan, kepala daerah harus memahami secara komprehensif situasi lapangan di wilayah masing-masing. Bima mencontohkan berdasarkan hasil kunjungannya ke Irigasi Malunda Sulbar, wilayah tersebut memiliki potensi lahan pertanian seluas 500 hektare. Sayangnya, bendungan irigasi yang diharapkan bisa menyediakan pasokan air tersebut tidak bekerja secara maksimal.
“[Pembangunan bendungan] dicicil dari tahun 2013, di ujung-ujung begitu selesai, kena banjir dan kena gempa bumi, sehingga jebol. Padahal warga sudah menyiapkan lahan, bahkan membuka lahan baru yang tadinya kelapa, disiapkan, tapi begitu jebol, akhirnya lahan tidur lagi,” ujarnya.
Pihaknya berpesan kepada kepala daerah untuk melakukan pemantauan irigasi secara teknis, karena setiap daerah memiliki dinamika persoalan yang berbeda-beda. Keberhasilan pengelolaan irigasi ini nantinya akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Irigasi sangat menentukan kelancaran suplai pangan yang mendukung MBG.
“Terkait makan bergizi bisa disuplai apabila irigasi untuk pengairan di sana [berhasil]. Untuk bawang yang diprediksi akan menyuplai besar sekali, bagus. Jadi mohon para kepala daerah juga di semuanya ikut memetakan ya, rantai distribusi produksi untuk Makan Bergizi Gratis,” tandasnya. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
